BPJS Kesehatan Haram, Yuk Halal Bihalal

BPJS Kesehatan Haram, Yuk Halal Bihalal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali membuat kejutan. Baru saja diresmikan fungsinya tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan difatwa tidak sesuai syariah Islam alias haram.

Fatwa MUI itu menunjukkan bahwa pemerintah masih lalai melindungi rakyatnya dari keharaman. Fatalnya, barang yang diharamkan MUI itu diwajibkan pemerintah. Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh masyarakat mengikuti BPJS Kesehatan sebagai perlindungan kesehatan.

Persoalannya, tidak semua yang menguntungkan dan tidak merugikan orang lain adalah barang halal. Padahal, kurang untung apa ikut BPJS Kesehatan, meski pelaksanaannya belum memuaskan.

Dengan premi terjangkau, masyarakat dapat mengklaim biaya rumah sakit yang semakin mahal. Apalagi, BPJS Kesehatan didirikan layaknya badan amal atau non-profit. Malah, sampai sekarang BPJS belum mendapat sedikit pun dana lebih dari premi atau pengelolaan investasi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Kesehatan masih defisit triliunan rupiah. BPJS Kesehatan memang akan defisit pada tahun-tahun awal. Namun, bisa dimaklumi, karena BPJS memang bukan untuk cari untung.

Sekarang, MUI menuntut pemerintah membuat BPJS Kesehatan Syariah. MUI menganggap itu kondisi darurat, karena BPJS wajib tetapi sistemnya belum ada yang syariah.

Terlepas dari halal atau non-halal BPJS Kesehatan, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat asuransi. Sangat banyak orang Indonesia yang belum punya kesadaran melindungi diri dari mahalnya biaya kesehatan.

Sejak BPJS Kesehatan pertama kali digulirkan pada 2014, pesertanya sudah mencapai 143 juta orang. Sebanyak 87 juta orang di antaranya membayar premi menggunakan anggaran negara atau yang biasa kita kenal gratisan. Sisanya adalah pekerja mandiri, swasta, dan pegawai negeri yang bayar masing-masing.

Bayangkan, jika tidak ada BPJS Kesehatan, sebanyak 87 juta orang berpotensi tidak bakal memiliki asuransi kesehatan, karena tidak memiliki kesadaran atau kemampuan membayar premi.

Saat ini, Indonesia sedang membangun sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki rencana dan target agar perlindungan kesehatan masyarakat terealisasi dan dirasakan merata oleh seluruh rakyat.

Karena itu, sistem asuransi syariah bisa menjadi pengembangan dari sistem perlindungan kesehatan masyarakat yang tengah berjalan. Pemerintah harus bisa memastikan sistemnya berjalan dahulu, sebelum bermanuver.

Semoga dialog antara MUI dan pemerintah tentang BPJS Kesehatan menjadi vitamin untuk kesehatan negara. Sebab, kalau negara sakit, tidak ada asuransi kesehatannya. Kalau tidak mampu membayar biaya kesehatan, negara harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau mati.

Halal Bihalal

Fatwa MUI soal BPJS Kesehatan haram muncul saat masyarakat sedang asyik halal bihalal. Mungkin MUI dan pemerintah perlu halal bihalal (lagi) agar punya solusi, karena polemik ini membuat masyarakat galau.

MUI dan pemerintah mungkin lupa dengan kisah KH Wahab Chasbullah, sang penggagas Halal Bihalal. Seperti diceritakan KH Masdar Farid Mas’udi, salah satu tokoh NU, Halal Bihalal mampu mendamaikan para elit yang bertengkar setelah kemerdekaan Indonesia.

Ceritanya begini. Pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Bung Karno memanggil KH Wahab Chasbullah ke Istana Negara. Bung Karno meminta saran untuk mengatasi situasi politik yang tidak sehat.

KH Wahab kemudian menyarankan untuk diadakan silaturrahim, sebab sebentar lagi Idul Fitri, dimana umat Islam disunahkan bersilaturrahim. Lalu, Bung Karno menjawab, “Silaturrahim kan biasa, saya ingin istilah yang lain.”

“Itu gampang”, kata KH Wahab. “Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahim nanti kita pakai istilah Halal Bihalal,” tutur KH Wahab.

Atas saran itulah, Bung Karno mengundang semua tokoh politik ke Istana Negara untuk menghadiri Halal Bihalal. Mereka akhirnya duduk dalam satu meja untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Dari haram menjadi halal…

Foto: doktermana.com