Bisa Berharap Apa dari Greenpeace?

Bisa Berharap Apa dari Greenpeace?

Saya adalah mantan aktivis Greenpeace Indonesia. Saya memutuskan menulis ini di Voxpop untuk ikut merespons pernyataan Emmy Hafild di akun Facebook yang mempersoalkan kiprah Greenpeace saat ini.

Emmy Hafild bukanlah orang sembarangan. Ia adalah pesohor di dunia aktivisme lingkungan. Emmy pernah menjadi executive director Greenpeace South East Asia. Sebelumnya ia sempat menukangi Walhi dan Transparency International Indonesia (TII).

Saya bisa memaklumi kekecewaan Emmy soal strategi constructive engagement yang diterapkan oleh Greenpeace, lembaga yang pernah dipimpinnya.

Kenapa Greenpeace tetap bertahan dengan strategi constructive engagement, yang sudah tidak lagi memadai dalam menanggulangi permasalahan lingkungan? Apalagi pembakaran hutan dan lahan gambut yang menimbulkan bencana asap selalu terjadi?

Sorge Magazine menurunkan editorial berjudul ‘Ketika Negara Kedap Suara Gaduh: dari Constructive Engagement menuju Confrontative Engagement’. Bagi orang yang akrab dengan dunia aktivisme lingkungan sudah bisa menebak. Ini juga merespons pernyataan Emmy Hafild.

Apakah memang sudah seharusnya Greenpeace mengubah strateginya dari constructive engagement menjadi confrontative engagement? Maksudnya confrontative engagement di sini mirip noko-noko alias non-kooptasi non-kooperatif. Kalau constructive engagement sebaliknya.

Bagaimana Greenpeace menanggapi situasi ini? Saya tidak tahu persis. Satu-satunya keterangan yang bisa dijadikan sebagai respons Greenpeace adalah penyangkalan atas tuduhan Emmy yang datang dari Longgena Ginting sebagai pimpinan Greenpeace Indonesia saat ini.

Terlepas dari itu semua, saya melihat dampak lain dari kegaduhan ini. Sungguh, tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk memerangi aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Apalagi bencana asap yang ditimbulkannya. Mulai sekarang, jangan berharap ada aksi-aksi heroik Greenpeace di Indonesia.

James Petras, sosiolog dari Universitas Binghamton, AS, dalam tulisannya yang berjudul ‘Imperialism and NGOs in Latin America’, mengungkapkan fakta bagaimana keberadaan NGO justru melemahkan perlawanan rakyat. Petras, yang juga seorang Marxist, semakin mempertanyakan watak dan karakter lembaga non-pemerintah tersebut.

Senada dengan Petras, seorang novelis dan aktivis asal India, Arundhati Roy, juga mengungkap hal serupa melalui tulisannya ‘The NGO-ization of Resistance’. Keberadaan NGO telah merubah perlawanan politik rill menjadi hanya sekadar pekerjaan yang rapih, masuk akal, dan bergaji.

Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mendingan, saya sangat berempati atas bencana asap yang terjadi hingga saat ini. Bencana kabut asap bahkan tak henti-hentinya melahirkan sejumlah persoalan-persoalan turunan.

Sejak muncul keengganan pemerintah membuka daftar perusahaan yang terlibat pembakaran, hingga bapak Presiden yang berencana memberikan rumah dan lahan kepada orang rimba yang ruang hidupnya terenggut bisnis kelapa sawit.

Apakah ini salah Presiden Jokowi? Sudah bosan menyalahkan beliau terus menerus. Jangan-jangan saya sudah masuk daftar intelijen sebagai pelaku hate speech alias penyebar ucapan kebencian.

Padahal, maksud saya di sini adalah menyarankan agar kita semua memiliki kendali untuk tetap bersikap kritis terhadap segala sesuatu. Jangan sampai rakyat ‘dibela’ sedemikian rupa, tapi sebenarnya menjadikan rakyat sekadar objek pembangunan.

Rakyat justru harus ditempatkan sebagai subjek, karena rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri-sendiri…

Berikut pernyataan Emmy Hafild:

Lega sekali rasanya setelah saya memutuskan untuk berhenti menjadi supporter Greenpeace Indonesia karena saya kecewa dan marah dengan strategi constructive engagement Greenpeace dengan perusahaan besar (Sinar Mas, APRIL, APP dan WILMAR) yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut.

Tragedi asap ini telah menyebabkan 50 juta rakyat Indonesia terpapar asap, lebih dari 540 ribu orang menderita ISPA dan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang bekerjasama dengan Greenpeace sudah terang benderang, menjadi fakta publik, dan menjadi issu publik yang panas selama tiga bulan terakhir, tidak perlu lagi pembuktian khusus bagi Greenpeace untuk “repositioning” strategi tersebut.

Publik opini sudah sangat jelas meminta agar perusahaan-perusahaan ini dihukum pidana, dicabut ijinnya dan diberi denda yang sangat besar. Greenpeace tidak perlu ragu untuk melakukan reposisi strategi ini.

Terbakarnya lahan-lahan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa strategi “constructive engagement” yang diterapkan Greenpeace sejak tahun 2013 gagal total.

Namun, komunikasi saya dengan SMT tidak menunjukkan sensitivitas Greenpeace terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Fakta juga menunjukkan bahwa posisi Greenpeace ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk “greenwashing image” mereka dan melemahkan posisi CSO Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang sangat besar di balik tragedi asap ini.

Saya sudah berusaha dialog dengan representative SMT GPSEA di Indonesia Longgena Ginting, Campaigner hutan GPI Bustar Maitar dan Ketua GPSEA Board, ibu Suzy Hutomo. Mereka tidak bisa mengambil keputusan karena memutuskan untuk lepas dari constructive engagement ini memerlukan keputusan SMT International.

Alasan-alasan yang dikemukakan kepada saya tentang ini tidak dapat meyakinkan saya bahwa Greenpeace berada pada posisi bersama rakyat Indonesia.

Kenyataan bahwa Greenpeace sudah mendapatkan support dari rakyat Indonesia, dimana dalam beberapa tahun telah mendapatkan income lebih dari 10 milyar per tahun, mengharuskan Greenpeace tidak ada pilihan lain kecuali bersama rakyat dan civil society Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang berusaha melepaskan diri dari tanggungjawab tragedi ini. Ibarat perang, “you are with the people or against the people“.

Tidak ada wilayah abu-abu, terang benderang hitam putih. Ini masalah hati nurani dan sebetulnya tidak memerlukan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap. Tragedi asap sudah 3 bulan, sudah cukup waktu bagi Greenpeace untuk secara pro-aktif meninjau ulang strateginya dan menentukan sikap dan itu gagal dilakukan oleh Greenpeace.

Dengan sikap seperti itu, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada hal yang significant dilakukan Greenpeace dan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Greenpeace ada gunanya bagi rakyat Indonesia kalau dalam tragedi lingkungan terbesar di Indonesia ini tidak mampu untuk repositioning untuk bersama rakyat Indonesia. Lebih baik Greenpeace Indonesia dibubarkan saja.

Namun saya menghormati permintaan dari Board Perkumpulan Damai Hijau yang merupakan badan hukum Greenpeace di Indonesia untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menulis surat kepada Board GPSEA dan berdialog satu kali lagi mengenai masalah ini.

Apabila dalam waktu seminggu, tidak ada perubahan repositioning Greenpeace, saya akan menulis surat terbuka untuk meminta Greenpeace dibubarkan karena lebih memilih bersama perusahaan yang lahannya terbakar daripada rakyat Indonesia.

Saya juga menyerukan kepada seluruh supporter Greenpeace Indonesia untuk berhenti menjadi supporter dan meminta Greenpeace repositioning strategi constructive engagement dan bersama rakyat Indonesia dalam menghadapi tragedi.

Lebih baik dana yang kita sumbangkan untuk Greenpeace secara setia setiap bulan kita sumbangkan untuk upaya mengatasi dan mencegah kebakaran lahan gambut.

Foto: ipolitics.ca