Kami, di Aceh, Begitu Merindukan Bioskop Bisa Hadir Kembali

Kami, di Aceh, Begitu Merindukan Bioskop Bisa Hadir Kembali

Ilustrasi (Photo by Noom Peerapong on Unsplash)

Kursi tampak disusun rapi. Sebelah kiri diduduki perempuan. Sementara sebelah kanan, dipenuhi oleh laki-laki. Panitia memang memisahkan penonton karena tak ingin ambil risiko. Acara digelar di Aceh. Provinsi ini punya aturan sendiri tentang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim.

Penonton mematuhi. Tak ada yang protes. Panitia tak mengalami kewalahan ketika mengatur. Mungkin semua sudah mahfum.

Malam itu, saya hadir di acara Aceh Film Festival. Tiba di halaman parkir Taman Budaya, Banda Aceh, tempat yang disulap menjadi bioskop dadakan itu, saya agak terkejut menyaksikan animo masyarakat yang cukup besar ingin menonton film. Bahkan tak sedikit yang rela mengantre untuk bisa masuk ke aula gedung.

Tapi saya menaruh pesimis dengan apa yang saya lihat itu. “Jangan-jangan karena nontonnya gratis, orang jadi seramai ini.”

Saya akhirnya bisa melangkah ke gedung setelah sebelumnya ikut antre agar bisa masuk. Perjuangan itu terbayar dengan sebuah kursi di pojok kanan yang saya duduki.

Satu per satu peraturan ditampilkan pada layar berukuran 4×4 meter. Isinya: dilarang bersuara, merokok, dan mesum!

Nah, kata terakhir itu yang sontak membuat ruangan gaduh oleh suara tawa beberapa orang. Mirip seperti pertunjukan stand-up comedy, ketika komika melempar canda dan penonton meresponnya dengan tawa.

Tapi yang hadir dalam ruangan itu bukan sedang menyaksikan stand-up comedy, melainkan menonton sebuah film. Jelas suara-suara yang menimbulkan kegaduhan tak diperlukan.

Saya nyelutuk dalam hati, “Baru juga beberapa detik dikasih tahu, malah ribut.” Kesal. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka yang tertawa saat membaca kata ‘mesum’ tersebut. Padahal, semua yang hadir di dalam ruangan telah dipisah. Laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri.

Pemberitahuan itu sengaja ditampilkan biar jangan ada yang menerobos. Curi-curi kesempatan gitu.

Tapi rasa kesal saya tak berlangsung lama. Adegan pembuka film yang menyuguhkan gambaran aktivitas di sebuah terminal bus langsung mengunci pandangan saya untuk terus menatap layar.

Malam itu, film yang diputar adalah Night Bus. Film Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017 ini menyuguhkan adegan demi adegan yang menegangkan tentang sebuah perjalanan.

Alkisah, bus mengangkut penumpang yang ingin tiba di kota Sampar. Namun, kota ini nyaris tak pernah diam dari nyalak senjata.

Sekelompok separatis yang menamai dirinya Samerka atau Sampar Merdeka terus menuntut kemerdekaan atas tanah kelahiran mereka. Namun, para petinggi negeri di pusat tak mengizinkan itu terjadi dan lantas mengirim tentara untuk menumpasnya.

Para penumpang bus di sepanjang perjalanan merasa tak aman. Ada sweeping yang harus mereka lewati dari kedua pihak yang bertikai. Bahkan, pemeriksaan identitas juga dilakukan oleh pihak lain, kelompok yang dengan sengaja memanfaatkan konflik untuk kepentingan memperkaya diri mereka.

Bagi generasi Aceh yang lahir tahun 90-an, tentu langsung bisa menebak film ini sedang menceritakan kisah apa. Ya, film Night Bus memang mengisahkan tentang perjalanan darat di Aceh dulu ketika konflik masih berkecamuk.

Kisah ini pernah dialami langsung oleh penulis skenario dan sekaligus ikut bermain, Teuku Rifnu Wikana, yang berasal dari Aceh Barat Daya.

Apa yang pernah dialami Iip, begitu pria ini sering disapa di keluarganya, saat melakukan perjalanan menggunakan bus lalu di sweeping, entah itu oleh separatis atau pihak militer yang dikendalikan negara, atau pihak lain yang sengaja memanfaatkan konflik, secara langsung juga pernah saya alami.

Sering kali sweeping tersebut berujung pada penganiayaan terhadap penumpang. Harta benda yang mereka bawa sering diambil. Yang paling celaka, saat sweeping dilakukan, kalau tiba-tiba terjadi kontak senjata. Para penumpang tak bisa melakukan apa-apa kecuali berdoa agar peluru yang tak bermata itu menjauh dari badan.

Persis seperti dalam cerita Night Bus, saat itu perjalanan menggunakan bus di Aceh seperti memasuki hutan belantara. Tiap jengkal jalan yang dilalui, ada mata yang bersembunyi siap memangsa.

Selepas film habis diputar, saya menghampiri Jamaluddin Phonna. Raut mukanya tampak kelelahan. Maklum, dialah motor utama dari kegiatan Aceh Film Festival 2017 yang dihelat pada bulan Desember. Saya lalu berbincang-bincang sejenak dengannya.

“Waktunya sangat singkat. Tapi melihat semua ini kami merasa puas,” katanya, ketika saya tanyakan berapa lama ia dan seluruh panitia menyiapkan acara.

Jamal juga menjelaskan semangat dasar diselenggarakan Aceh Film Festival (AFF) sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sineas lokal Aceh yang terus berkembang. Hal itu ditandai dengan banyak komunitas-komunitas film yang bermunculan.

Begitu juga dengan sineas-sineas daerah yang ada di kabupaten, satu per satu mereka mulai membentuk komunitas film dan saling berkolaborasi menghadirkan karya. Bahkan yang mengejutkan saya, ketika Jamal menuturkan salah satu karya sineas Aceh pernah masuk nominasi Festival Film Indonesia.

“Mereka itu masih pelajar SMA. Asalnya dari Takengon. Namanya Rian Sigit dan Miko Saleh,” ucap Jamal, bangga. Raut mukanya yang pada awal kelihatan lelah seketika memancarkan aura optimis.

Mendapati geliat maju dari para sineas Aceh itulah yang semakin membuat Jamal dan kawan-kawan sineas lain kepikiran untuk membuat sebuah wadah apresiasi. “AFF sekaligus sebagai penyiram dahaga masyarakat Aceh yang haus akan film-film bermutu,” tambahnya.

Selain menampilkan film-film karya sineas Aceh, AFF pun memiliki strategi tersendiri untuk memancing kehadiran penonton. Mereka ikut memutar dua film terbaik nasional. Malam sebelumnya, mereka memutar film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Strategi Jamal dan kawan-kawan ini terbilang berhasil. Paling tidak untuk urusan kuantitas orang yang hadir. Penonton memang datang membludak.

Rasa pesimis saya yang beranggapan ramainya penonton barangkali karena disuguhi film gratis dibantah oleh Jamal. Katanya, “Bukan karena gratis. Mereka ada usaha untuk sampai ke sini. Registrasi online itu buktinya. Ada usaha di sana.”

Namun, ada sisi lain yang dipandang oleh Jamal ketika melihat tingginya antusiasme penonton. Menurutnya, ini adalah sinyal dari masyarakat Aceh yang haus akan suguhan sinema.

Paska Aceh dilanda konflik, satu per satu bioskop mati, sebab tak lagi disinggahi penonton. Jangankan untuk pergi ke bioskop, saat itu banyak orang yang takut keluar rumah bahkan untuk sekadar membeli sabun mandi di warung.

Jejak-jejak bioskop pernah ada di Aceh juga turut digulung oleh peristiwa gempa dan tsunami pada 2004. Banyak bangunan bioskop yang roboh. Tak sedikit yang disulap menjadi bangunan lain.

Namun, ketika disinggung apakah sekarang sudah sepantasnya Aceh kembali memiliki bioskop, sebagaimana dulu pernah ada, direktur Aceh Film Festival 2017 itu mengatakan, ada atau pun tidak ada bioskop di Aceh bukanlah sebuah masalah. Bioskop bukan patokan.

Namun, pendapat itu ia pertegas dengan satu alasan kuat, “Asalkan Aceh Film Festival tetap terus ada. Ini bisa jadi wadah alternatif untuk masyarakat.”

Pemutaran film seperti Night Bus dan Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak yang memang membutuhkan fasilitas teknologi berstandar bioskop, diakui oleh Jamal sebagai kekurangan yang tak bisa ditutupi. Sekuat apapun mereka mengakalinya, tetap saja kekurangan itu muncul.

“Kita kewalahan kalau film-film nasional hadir ke sini. Selain tak punya gedung, kita tak punya perlengkapan teknologi standar bioskop. Memang sih itu teknis. Tapi bagaimana pun kelihatan kurang,” tutupnya.

Malam itu, saya masih menyimpan pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran. Terutama soal, mengapa bioskop tak kunjung hadir di Aceh?

Beruntung, teman saya seorang jurnalis yang juga hadir di AFF malam itu, berencana ingin mewancarai Fauzan Santa untuk memperkaya bahan tulisannya.

Malam itu, Fauzan menjadi seperti kutub magnet tersendiri di AFF. Selain terkenal sebagai seniman, pria yang rambutnya tampak sudah ditumbuhi umban itu juga didapuk sebagai presiden Aceh Film Festival 2017.

Ketika diwawancarai, Fauzan menuturkan tentang geliat perfilman di Aceh. Acara AFF adalah salah satu bentuk untuk merangsang perkembangan para sineas agar kedepan terus menghasilkan banyak karya.

Namun, menurut Fauzan, apresiasi dari masyarakat luaslah yang paling utama. Ia menyayangkan, ruang masyarakat untuk mengapresiasi itu belum ada di Aceh.

“Bagaimana bentuk ruang itu?” tanya teman saya. “Ya bioskop. Ruang ini bukan semata tempat orang untuk mencari hiburan film. Tapi ada apresiasi di sana. Orang menonton. Bertepuk tangan. Membicarakan film yang dia tonton. Ketika itu terjadi, para sineas akan terangsang melahirkan karya-karya baru. Semangatnya jadi berlipat ganda,” jelas Fauzan.

Wacana kehadiran bioskop di Aceh bukan barang baru. Saya masih ingat, tahun 2014 di Banda Aceh sempat muncul sebuah gerakan yang diinisiasi oleh anak-anak muda lintas komunitas.

Gerakan itu mereka beri nama Bioskop untuk Banda Aceh. Selain menggelar diskusi, mereka juga mengangkat wacana itu di berbagai laman media sosial, terutama Twitter dengan tagar #BioskopuntukBNA.

Gerakan tersebut tak berlangsung lama. Ia mati setelah wacana kehadiran bioskop dibicarakan oleh para pemangku kekuasaan kota Banda Aceh. Kerap kali, wacana pendirian bioskop berbenturan dengan aturan syariat Islam yang dijalankan di seluruh pelosok Aceh.

Namun, Fauzan punya pandangan lain tentang pendirian bioskop di Aceh. Baginya, bioskop bisa menjadi wadah agar nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam tersiarkan secara lebih sederhana.

“Bioskop juga mengajarkan kita kebudayaan Islam. Menghargai orang lain, misalnya. Tidak merokok saat nonton. Tidak ribut. Tidak berlaku curang dengan merekam diam-diam film yang sedang diputar. Ini kan nilai-nilai Islam,” tutur Fauzan.

Ada tudingan bahwa kehadiran bioskop bisa menjadi sebagai sarang maksiat, tempat orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Namun, menurut Fauzan hal itu bisa didialogkan lebih jauh.

“Kita bisa dengan tegas membuat regulasi, pemerintah silahkan terlibat. Misalnya, penonton dipisah, seperti malam ini. Kalau perlu buat pembatasnya. Atau, bioskopnya bisa dibuat terang. Film silahkan disensor sebelum ditayangkan. Bioskop dengan nuansa Islami. Kalau bioskop ini ada, kayaknya di dunia kita yang pertama,” bebernya sembari tersenyum.

Tak berapa lama, Taman Budaya mulai berhenti berdenyut. Kami pun melangkah pulang. Tiba di rumah, saya tidak langsung bisa tidur. Mata enggan terpejam. Ada ide liar yang mengalir di kepala.

Kalau memang para pemangku kekuasaan sulit mengeluarkan kebijakan untuk hadirnya bioskop yang dikelola oleh swasta, kenapa tidak membuat bioskop di bawah pengelolaan langsung pemerintah saja?

Toh, regulasinya bisa pemerintah atur sendiri. Dan, bioskop itu nantinya bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk daerah. Apalagi kota Banda Aceh, tiap tahunnya hanya mengandalkan pendapatan daerah dari pajak bangunan saja.

Tapi apakah itu bisa dilakukan? Kenapa tidak. Apa yang tak mungkin bisa dikerjakan oleh mereka yang memegang palu kebijakan?

Barangkali kalau bioskop yang dikelola oleh pemerintah itu terwujud, persis seperti apa yang dikatakan Fauzan Santa tadi, “Di dunia, kita bahkan yang pertama.”