Batu Akik dan Politik Mirip Bubble, Tunggu Pecahnya

Batu Akik dan Politik Mirip Bubble, Tunggu Pecahnya

Batu akik lagi booming. Batu alam penghias cincin ini sedang ngehits di kalangan orang tua sampai anak muda. Banyak orang berlomba-lomba memamerkan batu warna-warni itu, bahkan disisipi cerita mistis.

Di Jakarta, beberapa kios handphone di pinggir jalan mendadak ikut menawarkan batu akik. Bahkan, sejumlah orang menggunakan mobil bak terbuka sebagai lapak batu akik di pinggir jalan. Lapak-lapak itu pun langsung dikerumuni banyak orang.

Kehebohan juga melanda dunia maya. Tahun lalu, salah satu kata kunci yang paling banyak dicari di Google adalah kata ‘batu akik’. Momentum ini, entah disengaja atau tidak, telah mendongkrak harga batu akik. Bahkan ada batu akik yang dihargai sampai Rp 5 miliar. Harga yang dinilai banyak orang tidak masuk akal alias irasional.

Para ekonom menyebutnya sebagai irrational exuberance. Secara sederhana, irrational exuberance adalah tindakan manusia yang tidak logis dan irasional, yang dilatarbelakangi oleh suatu emosi kolektif atau suatu yang tidak pasti. Istilah ini dipopulerkan oleh ekonom Amerika, Alan Greenspan.

Meski irasional, nyatanya banyak orang tetap memburu batu akik yang harganya selangit. Pemicunya adalah perilaku ikut-ikutan atau latah, karena termakan omongan orang.

Orang Indonesia memang dinilai suka ikut-ikutan atau istilahnya herd behavior. Dalam dunia investasi, seorang ekonom dari Princetown University bernama Krugman menyebut fenomena ini adalah perilaku mengikuti isyarat kawanan (run with herd).

Euforia massal itu biasanya menjadi gelembung atau bubble yang kemudian pecah. Ketika itu terjadi, harganya akan jatuh dan bersiap gigit jari, karena selama ini terjebak sebuah ilusi.

Masih ingat, fenomena tanaman hias Anthurium pada 2007? Saat booming, sebuah Anthurium jenmani kobra 20 daun terjual seharga Rp 260 juta, bahkan sebuah Anthurium supernova bisa terjual seharga Rp 1 miliar. Lalu, berapa harganya sekarang?

Perilaku ikut-ikutan yang cenderung irasional juga terjadi di dunia politik. Di tingkat daerah, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI soal dana siluman Rp 12,1 triliun berbuah hak angket. Namun, banyak anggota DPRD DKI tidak memahami hak anggota dewan tersebut. Mereka hanya ikut-ikutan.

Yang paling menyeruak di publik adalah pernyataan Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nuraina alias Nuri Shaden. Saat diwawancarai wartawan, mantan vokalis band Shaden itu berkata, “Hak angket itu kan (hak) bertanya ya.”

Pernyataan itu langsung menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Sebab, hak bertanya itu adalah hak interpelasi. Sedangkan hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan.

Di tingkat nasional, berbagai ilusi juga dipertontonkan oleh eksekutif dan anggota legislatif. Manuver dan pernyataan mereka menipu mata dan telinga rakyat. Contohnya saat DPR memutuskan Pilkada langsung atau lewat DPRD. Semula, DPR dan pemerintah setuju Pilkada lewat DPRD. Namun, setelah lobi dan barter kepentingan, DPR berubah 360 derajat dan akhirnya menyetujui Pilkada langsung.

Hal itu tentu membodohi masyarakat, karena manuver pemerintah dan DPR hanyalah ilusi, penuh trik demi kepentingan pribadi dan golongan. Para politisi atau partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan, bukan menggiring masyarakat menuju ‘kebodohan kolektif’.