Barisan ‘One Click Activism’ dan Perang di Medsos

Barisan ‘One Click Activism’ dan Perang di Medsos

Artikel kawan Bram Sitompul di Voxpop berjudul “Dari Twitter ke Petisi, Gerakan Sosial sambil Ngopi-ngopi Cantik?” sebenarnya sudah cukup menjelaskan perbedaan gerakan sosial di alam nyata dengan gerakan sosial di dunia maya dengan merujuk Malcolm Gladwell. Begitu juga kecenderungan lain yang terjadi di media sosial seperti diungkapkan Arif Utama dalam artikelnya berjudul “Dua Sisi Ghibah Berjamaah di Media Sosial”.

Selain berisi sindiran, kawan Bram dan Arif tampaknya resah, cemas, dan galau akan seperti apa masa depan aktivisme di era digital, jika medsos hanya sebagai medium saling sindir, nyinyir, gosip, bully, dan kawan-kawannya. Sungguh mulia sekali mas. Tentu tak berlebihan, kalau kita bersepakat untuk menyebut itu sebagai kerjaan yang kurang kerjaan. Lho?

Saya sebenarnya punya gejala yang tak jauh berbeda, gatal tak tertahankan untuk ikut ribut mempersoalkan apa saja di medsos, termasuk belakangan ini soal komentar biduan cantik nan semok, Syahrini, yang bilang kalau ‘Kartini Masa Kini’ itu harus sering-sering piknik. Suka atau tidak suka, informasi yang dikemas ciamik dalam berbagai bentuk dan rupa begitu melimpah. Mudah diakses kapan pun dan di mana pun. Tentu dengan sedikit mengeluarkan uang untuk beli paket hemat internet.

One click activism memang menggurita dan kita tahu persis siapa pelaku dari kengehekan tersebut. Saat ini, untuk sekadar berekspresi terhadap suatu kejadian atau peristiwa, kita tak perlu repot lagi menyiapkan statement-statement yang sok serius, cukup nyantai sambil ngopi-ngopi cantik kalau kata kawan Bram.

Sementara itu, perang argumen, biar pun out of context seperti kata Arif sudah lazim bahkan teramat biasa. Setiap orang bebas sebebas-bebasnya menyampaikan pendapat, gagasan, atau respon terhadap apapun, meski relevansinya seringkali jauh dari substansi persoalan. Benarkah netizen dan media sosial sudah separah itu?

Saya pikir tak sederhana itu kesimpulannya. Media sosial hanyalah sekadar piranti alias perangkat yang sesungguhnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Belum hilang dalam ingatan bagaimana peran Facebook dan Twitter sebagai media yang efektif dalam memobilisasi ketidakpuasan massa terhadap pemerintahan Ben Ali di Tunisia. Atau, keberhasilan dan kecerdikan para demonstran memobilisasi massa melalui perangkat serupa yang terjadi di Mesir.

Pada titik inilah media sosial mampu memainkan peran sentral sebagai penghubung dan perantara dalam membangun network alias jejaring gerakan sosial. Media sosial sangat bergantung dari siapa penggunanya, bukan? Lalu, tujuannya apa? Dan, atas dasar kepentingan siapa?

Menjadikan media sosial sebagai penghubung antara kaum terpelajar dengan berbagai lapisan massa telah terbukti efektif di Tunisia dan Mesir. Kemampuan penyebaran informasi yang sangat cepat dan tak terbatas yang dimiliki media sosial memang tak akan pernah cukup, jika tak digenapi dengan keberadaan dan kehadiran rill organisasi masyarakat sipil dalam realitas nyata.

Senada seperti Malcolm Gladwell yang dikutip kawan Bram, Richard Heeks dalam komentarnya soal Revolusi Media Sosial di Tunisia, mengatakan, teknologi informasi seperti media sosial bisa mendorong gerakan demokrasi dan sosial. Tapi, tanpa fundamental masyarakat sipil, tidak akan muncul gerakan demokrasi. Soal masyarakat sipil saya jadi teringat Antonio Gramsci dengan pemikirannya tentang konsep hegemoni. Gramsci menawarkan apa yang disebutnya sebagai ‘War of Position’ atau ‘perang posisi’. Sebuah perang pengaruh di antara berbagai pihak.

Jika saja media sosial semacam Facebook maupun Twitter sudah ada sejak zamannya Gramsci, bisa jadi seorang pemikir kiri asal Italia itu akan bergumam, “Media sosial adalah arena peperangan untuk merebut pengaruh massa.” Tetapi hal itu mungkin hanya ada dalam imajinasi saya saja. Agak sulit membayangkan bagaimana Gramsci akan bereaksi terhadap kehadiran sebuah piranti luas semacam media sosial.

Namun tak berlebihan, tatkala menyaksikan bagaimana media sosial kerap menjadi arena pertempuran dari dua kubu yang saling bertentangan. Dua kubu yang dibentuk dan terbentuk dalam realitas. Ambil contoh soal perang argumen menanggapi peristiwa di Jakarta. Bahkan sekelas legenda Salihara, sang budayawan teman Ahok itu, tak ketinggalan ikut ribut mempersoalkan keberpihakan para pembela lapisan massa kelas bawah Jakarta dengan menyitir pemikiran seorang Gayatri Spivak. “Can the Subaltern Speak?”

Apakah kelas bawah perlu mewakilkan protes mereka kepada para kaum intelektual? Tak bisakah mereka menyuarakannya sendiri? Kira-kira seperti itu khotbah budayawan Salihara yang juga kawan dekat Sitok Srengenge, satrawan yang makin tenar gegara terlibat kasus pelecehan seksual. Ngomong-ngomong kelanjutan kasus Sitok sampai mana ya? Ah, sudah lupakan saja.

Seperti disinggung kawan Bram sebelumnya, kegaduhan semacam itu hanya akan menjadi trending topic harian, yang keesokan harinya sudah terlupakan dengan topik-topik ngepop lainnya. Sekarang ini, setiap orang bebas menggunakannya. Dari tukang becak hingga pejabat. Dari rakyat biasa hingga para penjahat. Memang bakalan aneh jadinya, jika media sosial dihuni oleh mereka yang ngehek, yang gampang termehek-mehek.

Media sosial adalah arena perang kelas. Kelas yang merupakan kategori politik. Semua tindakan dan laku aktivitas pengguna media sosial adalah cerminan posisi sosial di dalam masyarakat. Itulah kenapa tindakan dan kelakuannya berbeda-beda.

Bagi kelas bawah, selain hiburan, medsos adalah saluran untuk bersuara dan menyuarakan kecemasan dan kekhawatiran kehidupan. Sementara itu, bagi mereka yang berkecukupan, menyitir Gerry Van Klinken dalam ‘In search Of Middle Indonesia’, tindakan mereka adalah cerminan dari kehidupan orang-orang yang sudah lama lupa seperti apa kemiskinan itu.

Untuk itu, genderang perang musti segera dikumandangkan. Perang di media sosial adalah refleksi atas apa yang dialami masyarakat di dunia nyata. Tabik!