Apa Iya, Kita Menjadi Budak Budaya Konsumtif?

Apa Iya, Kita Menjadi Budak Budaya Konsumtif?

Artikel mas Kokok Dirgantoro yang berjudul “Jadi Hamba Sahaya Budaya Konsumtif kok Bangga! (Sebuah Catatan Nyinyir atas Harbolnas)” telah menyebar kemana-mana. Menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Suka atau tidak suka, nyinyiran itu menyentil para pelaku belanja online, termasuk saya.

Saya tidak sendiri, karena pelaku belanja online di Indonesia tahun ini ditaksir mencapai 85 juta orang atau sekitar 57% dari total pengguna internet yang sebanyak 150 juta orang.

Saya terpaksa memakai data-data termutakhir dalam artikel ini, karena saya sadar betul siapa mas Kokok. Ada desas-desus yang bilang kalau dia itu dekat dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dia bahkan baru saja pulang dari Lombok mendampingi dirut BUMN dan Wapres Jusuf Kalla.

Tapi sudahlah, itu tak perlu dinyinyirin, kita balik lagi ke soal belanja online yang makin nge-hits berkat Harbolnas atau Hari Belanja Nasional pada 10-12 Desember 2015. Suka atau tidak suka, ajang belanja online dengan diskon besar-besaran, yang nggak masuk akal, bahkan ada yang salah pasang harga itu, digandrungi banyak orang.

Tapi memang, sampai artikel ini diketik dari laptop yang saya beli secara online dengan harga mahal, para e-commerce yang terlibat Harbolnas belum mengungkap total nilai transaksi. Apakah dalam tempo tiga hari itu berhasil mencapai target yang dipatok sebesar Rp 33 triliun?

Saya dan mungkin para pelaku belanja online rasanya tidak peduli-peduli amat soal target transaksi. Yang penting bisa dapat barang bagus, lucuuu, dan murah tanpa harus ribet-ribet datang ke toko. Bukan begitu?

Lalu apa yang salah, kalau orang bangga bisa berbelanja online di era digital seperti sekarang ini? Bukannya belanja online itu lebih efisien? Bisa memotong rantai distribusi dan investasi, sehingga memangkas ekonomi berbiaya tinggi?

Bukannya itu yang diharapkan terjadi di Indonesia yang ekonominya semakin liberal nan sophisticated super kapitalistik ini? Buktinya pemerintah ngebet banget sama e-budgeting, e-catalog, dan e, e, e, e-an lainnya.

Saya coba kasih ilustrasi begini. Si NM – bukan pelaku atau korban prostitusi artis – baru dapat transferan Rp 65 juta. Dia ingin sekali beli baju, tas, dan sepatu. Daripada pergi ke mal di Jakarta yang parkirnya mahal, belum lagi macet, boros bensin, harga makanan dan minuman mahal pula, kan lebih baik belanja online dari rumah.

NM bisa memaksimalkan uang yang Rp 65 juta itu untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi apakah hanya itu? Tentu tidak, karena secara tidak langsung, aksi NM membantu pabrikan untuk membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Sebab, pabrik membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar.

Tanpa kita sadari, aksi NM juga bisa menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat. Ujung-ujungnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lagi seret sekarang ini. Negara ini butuh NM-NM lainnya. Nah, kalau begitu, pantaskah NM berbangga?

Kelas Menengah

Saya sangat yakin sebagian besar pelaku belanja online di Indonesia belum mengarah ke pola hidup konsumtif. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk kita adalah kelas menengah.

Jumlah masyarakat kelas menengah kita sangat besar mencapai 160 juta jiwa atau 63% dari total penduduk. Yah, lagi-lagi kelas menengah, si Hinayana dan Gege Sureggae yang ngaku-ngaku proletar, bisa ikut nyamber kalau baca ini.

Ada apa dengan kelas menengah? Kelas ini kan merasa baru merdeka dari koloni kemelaratan. Tentunya punya hasrat ingin pamer kepemilikan materi. Libido berbelanja mereka begitu menggelora.

Ketika lihat barang bagus, pastinya bakal kompak bilang, “Iiiihhh, lucuu banget..” Setelah itu mikir diskonnya berapa? Uang di rekening tinggal berapa? Limit kartu kredit tinggal berapa lagi? Ini tanggal muda atau tua?

Bagaimana mau berpola hidup konsumtif, kalau kondisinya seperti itu? Wong, naik pesawat aja mentok-mentoknya Lion Air atau Air Asia. Sukanya mengeluh dan marah-marah kalau pesawat maskapai itu sering delay dan gangguan teknis, tapi tetap saja pesan tiket.

Ya mau bagaimana lagi, banyak yang menyerah dengan keadaan kalau sudah menyangkut rupiah. (Baca: “Apakah Kita juga Harus Menyerah kepada Air Asia?”).

Untuk urusan belanja online, kelas menengah juga juaranya. Silakan tanya sama pengelola perdagangan elektronik atau e-commerce jagoan masing-masing, kira-kira kelompok masyarakat mana yang lebih suka belanja online?

Ya kelas menengah. Kalau bukan kelas menengah, para pengelola e-commerce nggak bakal perang harga kasih diskon, walau kita nggak tahu apa itu benar-benar diskon atau nggak.

Para pengelola situs belanja online paham betul, kalau kelas menengah suka potongan harga. Kalau kelas atas jelas, nggak ada diskon pun barang dikejar, apalagi sudah keluar kata-kata sakti mandraguna: “Iiihhh lucuuu banget”.

Omzet E-commerce

Sekarang kita lihat dari sisi omzet e-commerce di Indonesia. Tapi harus diakui, banyak perbedaan data soal ini, terutama nilai omzet. Kalau pertumbuhannya jelas tidak bisa dipungkiri lagi, melaju pesat bak meteor garden. Pertumbuhannya lebih dari 100%.

Kita ambil contoh dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pak Menteri Rudiantara pernah bilang nilai transaksi e-commerce pada 2014 sebesar US$ 12 miliar atau setara Rp 150 triliun. Tahun depan bisa melonjak menembus US$ 20 miliar atau sekitar Rp 280-300 triliun.

Sungguh angka yang fantastis bukan? Tapi itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding Tiongkok. Di ‘Negeri Tirai Bambu’ itu, nilai perdagangan elektroniknya mencapai Rp 6.000 triliun atau tiga kali lipat dari APBN Indonesia. Tentu orang akan ngomong, “Jangan samakan Indonesia dengan Tiongkok yang penduduknya lima kali lipat dari Indonesia.”

Baiklah, kalau begitu kita lihat data Euromonitor. Pada 2014, nilai transaksi e- commerce di Indonesia hanya sebesar US$ 1,1 miliar, nomor satu se-Asean menyalip Thailand. Tapi nilai itu masih relatif kecil, hanya 0,7% dibandingkan penjualan ritel.

Sekarang kita tengok data dari AT Kearny yang bekerjasama dengan CIMB Asean Research Institute. Di dalam laporan yang berjudul ‘Lifting the Barriers to E-commerce in ASEAN’, disebutkan, pasar e-commerce Tanah Air juga tak kurang dari US$ 1,3 miliar (Rp 16,7 triliun).

Bahkan pasar e-commerce di enam negara kawasan Asean (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina) hanya bernilai US$ 7 miliar (Rp 89,9 triliun) atau menyumbang kurang dari 1% pasar e-commerce dunia.

Kalau begitu penetrasi e-commerce masih rendah? Ya kalau lihat data di atas sepertinya memang begitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah: “Apa benar sekarang ini sudah terjadi perbudakan secara masif dalam sebuah budaya yang konsumtif?”

Kalau secara sistematis, terstruktur, dan masif alias STM, belum. Kalau pun ada yang menganut prinsip ‘shop till you drop’ itu hanya oknum. Bukankah negeri ini paling suka pakai kata-kata oknum? Kalau pun sebut nama, pakailah inisial seperti NM, PR, SB, TM, atau SN, SS yang lagi hot itu?

Perbudakan jelas tidak bisa dibenarkan, termasuk jika terjadi pada sebuah budaya yang konsumtif. Perbudakan adalah sebuah tragedi kultural. Bukan tidak mungkin, suatu saat kita masuk ke dalam jurang tersebut.

Saya pernah berbincang soal ini dengan Tito Sulistio, pendiri Charta Politica Indonesia yang sekarang jadi dirut Bursa Efek Indonesia. Ketika itu, dia setuju dengan pemikiran Gus Dur soal perlu adanya haluan baru ekonomi supaya kita tidak menjadi budak budaya konsumtif.

Ekonomi dibangun bukan untuk memenuhi hasrat materi manusia yang tak akan pernah terpuaskan. Sebab, itu bisa berdampak pada keserakahan dan degradasi kualitas kemanusiaan, jika ditinjau dari prinsip keadilan sosial. Ekonomi harus dikembalikan pada tugasnya untuk mengabdi pada kemanusiaan.

Mari kita berbelanja secara rasional. Emo ergo sum, saya belanja maka saya ada… hehehe…

Foto: angelasbangalore.com