Logika Terbalik Agar Angkot Kembali Dilirik

Logika Terbalik Agar Angkot Kembali Dilirik

tempo.co

Pada suatu malam Jumat, angkot beramai-ramai mengadakan pemogokan. Saya lantas memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Meski taksi dan ojek berbasis online sudah menjamur, saya masih menjadi penumpang angkot yang setia. Bagi saya, transportasi umum yang satu itu adalah kotak kecil berisi semesta.

Saya suka naik angkot sendirian sambil mengamati orang-orang yang ada di sekitar, menyimak obrolan para penumpang angkot yang lucu-lucu, bahkan menebak-nebak apa yang ada di pikiran para penumpang angkot ketika mereka diam saja.

Dengan angkot, saya diingatkan untuk tidak egois. Saya harus mengatur posisi supaya penumpang lain punya ruang untuk duduk dan keluar-masuk. Saya juga selalu berbagi tujuan dengan banyak orang. Lewat obrolan-obrolan yang kerap terjadi begitu saja dengan supir angkot atau penumpang lain, saya pun belajar mendengarkan dan berempati. Sebetulnya saya merasa dibuat kaya oleh kendaraan yang satu ini.

Tapi angkot sering menjadikan dirinya sendiri antagonis. Mereka kerap bersikap semena-mena di jalan, korupsi ongkos dengan memberikan kembalian yang kurang, dan yang paling top ngetem di mana-mana.

Demonstrasi yang mereka lakukan di Bandung justru membunuh citra mereka sendiri. Ketika mereka mogok, kemacetan malah berkurang. Dengan segera angkot dituduh sebagai biang kemacetan selama ini. Sikap kasar para demonstran pada mobil-mobil yang diduga taksi berbasis online pun segera viral. Akibatnya masyarakat semakin malas ‘menguntungkan’ angkot.

“Padahal kalau di-manage angkot bisa jadi transportasi umum yang ideal, lho,” kata suami saya ketika kami membahas kelakuan angkot hari itu.

“Ideal gimana?” tanya saya.

“Angkot  trayeknya siap. Jumlahnya banyak. Soal aman dan nyaman, harusnya angkot lebih aman dan nyaman daripada motor. Tapi naik angkot nggak bisa cepat.

“Iya, terutama karena ngetemnya seabad.”

“Nah… Itu dia.”

Dalam kegiatan menarik angkot, bisa dibilang kejar setoran adalah goal sang pengemudi. Ngetem merupakan jalan menuju ke sana. Itu sebabnya mereka rela berlama-lama menunggu di pinggir jalan, lantas memberi sumbangsih yang cukup berarti pada kekusutan lalu lintas di Bandung.

Padahal, belum tentu ngetem lebih efektif menjaring penumpang. Sebagai pengguna angkot setia, saya dan beberapa teman pengangkot lainnya cenderung memilih angkot yang tidak ngetem. Kami bahkan rela berjalan agak jauh sedikit untuk mencegat angkot yang tidak ngetem.

Jadi jika dihitung-hitung lagi, jangan-jangan angkot yang lebih rajin bolak-balik mendapat penghasilan lebih banyak ketimbang angkot yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngetem.

Tapi sopir tidak merasa aman jika menggelinding bersama angkot yang lengang. Akhirnya ngetem menjadi trade mark kendaraan umum tersebut. Sopir-sopir angkot mengejar setoran, tapi tidak punya target waktu yang mengikat. Para penumpang sebaliknya. Itu sebabnya pengguna kendaraan umum harus mencari alternatif angkutan lain yang lebih bisa diandalkan. Misalnya angkutan berbasis aplikasi online.

Jika kebiasaan ngetem ini ditertibkan, mungkin angkot bisa kembali dilirik. Caranya? Bagaimana dengan logika terbalik? Jika jalur setoran yang urutannya sopir-juragan-pemerintah dibalik menjadi pemerintah-juragan-sopir?

Ketika masih kuliah di Jatinangor, saya rutin membeli sebundel tiket Damri. Setiap ber-Damri ke Jatinangor, saya menyobek dua lembar tiket dari bundelan itu untuk pengganti ongkos tunai.

Saya pikir seru juga jika pemerintah menerbitkan tiket semacam ini untuk naik angkot. Nantinya pemerintahlah yang akan menyetorkan sejumlah uang kepada juragan, lalu si juragan menggaji sopir angkot sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan. Setoran bukan lagi urusan sopir, tapi target ketibaan angkot di setiap pool boleh dihitung.

Apakah sistem ini tidak merugikan? Menurut hemat saya sih, tidak. Tanpa ngetem frekuensi bolak-balik angkot jadi lebih bisa diprediksi. Ongkos angkot pun menjadi pasti dengan adanya tiket. Tak akan ada lagi cerita korupsi kembalian. Bagi orang-orang yang menempuh rute rutin, tiket terasa nyaman dan praktis. Kenapa? Karena penumpang tak perlu sibuk menyiapkan uang kecil setiap hari.

Saya yakin banyak orang yang menempuh rute rutin setiap harinya, terutama pegawai dan anak sekolah. Jika angkot mudah diakses dan bisa diandalkan, kendaraan umum ini pasti menjadi pilihan. Apalagi ongkos angkot relatif murah.

Bahkan bukannya tidak mungkin orang-orang yang selama ini menyetir mobil sendiri akhirnya menjadi pengguna angkot. Kenapa? Karena menyetir itu melelahkan, apalagi kalau macet. Bensin pun tidak murah. Belakangan di Jakarta cukup banyak teman saya yang memilih naik Trans Jakarta ke kantor karena dua alasan itu.

Nah…  Jika ada lebih banyak orang yang memilih naik angkot, otomatis penghasilan bisnis angkot lebih besar daripada sekarang ini. Sopir dapat digaji dengan layak. Mungkin jika tidak risau memikirkan setoran, mereka bisa bersikap lebih baik di jalan. Sementara itu juragan tetap mendapat setoran yang menyenangkan per angkotnya. Pemerintah pun diuntungkan.

Di sisi lain, kemacetan diharapkan berkurang. Dan, manusia punya kesempatan berinteraksi dengan manusia-manusia lain secara dekat setiap hari. Diingatkan untuk tidak egois, berbagi tempat duduk, berbagi ruang di kotak kecil berisi semesta, berbagi pengalaman, dan berbagi tujuan.

Tulisan ini sekadar usul. Tapi kalau mau diberlakukan serius, saran saya sebaiknya dicoba dengan satu trayek angkot dulu. Boleh dipilih mana jalur yang paling strategis. Apabila dirasa sudah siap, baru diterapkan pada semua angkot di Bandung.

Kalau sistem yang saya ceritakan ini ternyata berjalan baik, mungkin inilah soundtrack yang akan dinyanyikan para sopir angkot: “Sayonara, Sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa ngetem, buat apa ngetem, ngetem itu tak ada gunanya…”

Hei angkot… Menyerang angkutan lain seperti sumbu yang membakar diri kemudian habis sendiri. Padahal, kalian bisa bersaing sehat dan punya modal untuk bersinar sebagai diri kalian sendiri.

Nggak percaya? Coba deh…

  • Cukup masuk akal menurut saya

  • uter widodo

    Usulnya pernah dilakukan ppd untuk pelajar di DKI thn 80an. Kemudian tahun 1988 dihentikan. Karena jadi ajang korupsi pengelola terhadap supir. Kami beli tiket pelajar rp.50,- tp diganti pemda kepada operator kurang dari Rp. 50,-. Akhirnya PPD bangkrut. Semoga ide ini bs terlaksana dgn memenggal koruptor….Aaamiiin.