Pokoknya Membela, Dasar Aktivis Cebok!

Pokoknya Membela, Dasar Aktivis Cebok!

Ilustrasi (theodysseyonline.com)

Ada banyak dimensi advokasi hak asasi manusia dan tidak semua dilakukan dengan pokoknya. Ilmu pokoknya adalah ilmu egois, ia mengabaikan elemen manusia, tak peduli konteks, dan yang terburuk menyisihkan jalan dialog.

Advokasi hak asasi manusia menempatkan manusia sebagai pusat pembelaan. Di banyak kasus, ia tidak sesederhana hitam putih dan seringkali tidak pernah monolitik.

Dalam kasus penggusuran di Jakarta, misalnya. Aktivis HAM yang membela korban gusuran tidak semuanya satu suara dan setiap penggusuran punya latar belakang masalah yang sama.

Di Kampung Pulo misalnya, penduduk yang tergusur memiliki catatan sejarah dan bukti kepemilikan lahan berupa girik, petuk pajak bumi, surat jual-beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia. Maka, pada kasus ini, yang diprotes saat penggusuran adalah legalitas tanah.

Contih lain penggusuran di bantaran Waduk Pluit pada Agustus 2013. Jokowi yang saat itu menjabat gubernur DKI Jakarta melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri untuk menggusur warga. Kekerasan sempat terjadi saat penggusuran itu. Maka, yang diprotes adalah penggunaan kekerasannya.

Saya kira aktivis HAM paham bahwa perilaku menduduki tanah negara itu melanggar hukum dan tak bisa dibenarkan. Tapi, jika mau patuh hukum, kita perlu menengok hukum Pasal 1963 jo.1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa warga yang mendiami lahan dengan itikad baik selama 30 tahun berhak mengajukan sertifikat tanah.

Ini tentu perlu penjelasan dari mereka yang paham hukum apakah benar demikian? Saya sendiri tidak paham, tapi yang jelas ada celah dari hukum untuk mengakui tanah negara yang dikelola dengan niat baik oleh rakyat untuk kemudian diurus sertifikat kepemilikannya.

Nah, bagaimana kalau kemudian pemerintah mempersoalkan statusnya? Di sini, aktivis HAM bisa berperan. Bukankah ada kasus dimana penggusuran dilakukan dengan damai, orang dipindahkan tanpa kekerasan? Metode ini yang sebaiknya dipakai agar semua orang bisa diakomodasi.

Dalam kasus sengketa lahan dan penggusuran, aktivis tidak sedang membela kesalahan. Kalau memang mereka menduduki tanah negara, ya salah dan tak bisa dibenarkan.

Kalau mau melabeli seluruh aktivis HAM dengan tuduhan “asal bela tak peduli aturan” ya runyam. Tidak jauh beda dengan mereka yang teriak, “Gak peduli konteks yang penting menista agama.” Sama-sama fasis dan menolak paham.

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu jauh lebih fair dalam proses penggusuran lahan. Menurut LBH Jakarta, pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Fauzi Bowo, intimidasi dalam proses penggusuran paksa kerap dilakukan dengan menggunakan aparat informal.

Itu tentu ekstrajudisial dan sangat-sangat salah. Lantas, bagaimana nasib korban gusuran di era dua gubernur tersebut?

Tahun 2003, Gubernur Sutiyoso melakukan relokasi warga menuju Rusun Cinta Kasih Tzu Chi. Relokasi ini dilakukan untuk 500 KK bekas penghuni bantaran Kali Angke.

Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran Kanal Banjir Timur.

Baru di zaman Jokowi dan Ahok alternatif solusi penggusuran dengan relokasi di rumah susun ditawarkan dengan modifikasi berbeda dari gubernur sebelumnya.

Saya kira zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo ada, tapi tidak sebaik promosi yang dilakukan oleh Ahok. Misalnya, dengan menyediakan kartu busway gratis dan modal usaha bagi mereka yang digusur.

Selama Jokowi dan Ahok berkuasa, saya belum menemukan kasus dimana akan ada penggusuran, eh malamnya kebakaran. Semua nyaris dilakukan sesuai prosedur, bahkan penggunaan militer. Jokowi dan Ahok tidak melanggar aturan apapun saat menggunakan militer saat proses penggusuran.

Aturan itu ada dan tertulis di tugas pokok militer Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada poin 9; Membantu tugas pemerintahan di daerah. Tapi lagi-lagi apakah itu bijak?

Mengapa harus menurunkan aparat militer untuk penggusuran, apakah secara terberi pihak pemprov berasumsi bahwa masyarakat pasti rusuh dan menolak diajak bicara baik-baik? Aktivis HAM jelas menolak peran militer dalam tugas sipil.

Maka, perlu dipahami kerja-kerja advokasi HAM itu tidak tunggal dan satu warna. Ada lapisan yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Di satu tempat mengadvokasi hak kepemilikan lahan, di tempat lain mengadvokasi penolakan penggunaan kekerasan, dan di tempat lain protes pengerahan militer.

Tugas Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat ini jelas berat. Ia harus melampaui berbagai prestasi yang sudah dibikin oleh pemerintahan sebelumnya. Ahok secara terbuka – dan fair saya kira – menyatakan bahwa HAM baginya berbeda dengan yang dipahami oleh kebanyakan orang.

“Kalau saya ditanya, ‘Apa HAM anda?’ Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, (maka dua ribu orang itu) saya bunuh di depan anda,” kata Ahok.

Itu adalah utilitarianisme, pada satu titik ini adalah keputusan yang mesti diambil pemimpin, sangat pahit dan mungkin menyakitkan.

Ahok bagi saya pribadi, tidak munafik, ia konsisten dengan kata-katanya. Ia selalu berusaha berjanji dengan menyadari kemampuan diri.

Ia bilang mustahil menolak reklamasi, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan yang tak mungkin itu demi kepentingan publik sebaik-baiknya. Apakah ini salah? Bagi saya iya.

Tapi saya tak pernah berada di posisi Ahok. Ia kerap kali harus memilih, apakah menempuh jalan manusiawi untuk mengambil kebijakan atau harus tegas agar bisa efisien.

Mungkin Ahok meniru kerja Lee Kuan Yew. Ia pernah bilang bahwa apa yang dibutuhkan suatu negara untuk berkembang adalah disiplin daripada demokrasi. Kemewahan demokrasi membawa kondisi yang tidak disiplin dan kacau, yang bertentangan dengan perkembangan.

Ini yang membuat Ahok kerap kali bertikai dan berseberangan dengan aktivis HAM. Tapi dia bukan pemimpin Jakarta pertama yang mesti ribut dengan aktivis.

Ali Sadikin adalah militer yang kerap main tangan dan lebih kasar dari Ahok. Tapi ia terbuka pada kritik dan bersiap diri diserang oleh LBH Jakarta. Ia butuh kontrol dan menyadari bahwa kekuasaan absolut bisa korup absolut.

Sejarah penguasa dan aktivis, ya sejarah pertikaian. Mereka akan terus begitu. Namun, ada juga aktivis gadungan, sok membela, tapi ternyata membelot jika diberi kekuasaan.

Mengapa ada tendensi bahwa aktivis HAM itu asal bela? Mungkin karena anggapan bahwa aktivis ini hanya membela orang miskin, seringkali dengan isi kepala, orang miskin pasti benar dan yang dilawan mesti salah.

Ya tentu tidak, dalam kasus penistaan agama banyak sekali aktivis HAM yang berseberangan dalam kasus penggusuran malah membela Ahok, karena percaya bahwa penistaan agama itu omong kosong.

Aktivis HAM yang berjuang dengan pokoknya membela itu racun. Jika anda ketemu aktivis cebok tersebut, tinggalkan saja.