Agar Melawan Asap Tak Semubazir Celengan Rakyat di BPD

Agar Melawan Asap Tak Semubazir Celengan Rakyat di BPD

Rasanya kok bandel betul asap kebakaran hutan kali ini. Semua daya upaya serasa sudah dilakukan, tapi tak kunjung minggat. Setiap hari malah semakin parah. Sudah 500-600 jiwa terkena ISPA dan ada yang meninggal. Jutaan warga lainnya harus hidup bersesak nafas.

Belum lagi kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Di Riau saja, kerugian diprediksi mencapai Rp 20 triliun. Dengan kondisi titik api yang demikian banyak di nusantara, bukan tidak mungkin kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Apakah kita perlu berharap banyak pada turunnya hujan deras selama tiga hari tiga malam? Kapan? Wong, Bogor yang kota hujan saja kekeringan. Pak Walikota Bogor Bima Arya sebaiknya keluarin saja surat edaran yang melarang kekeringan. Kok bisa? Bisa-bisa saja, kan pak wali yang punya kuasa.

Tapi kalau menurut saya, salah satu kunci penyelesaian masalah asap adalah dana. Iya dana, duit, uang. Terserah deh mau dibilang neolib atau bukan. Nggak percaya?

Pemerintah sudah mengeluarkan dana berapa untuk penanggulangan asap? Sekitar Rp 500 miliar. Besar? Relatif. Dibandingkan pendapatan saya, tentunya sangat besar. Dibandingkan dengan anggaran untuk perwakilan pameran buku apalah apalah di Frankfurt yang habis Rp 140 miliar rasanya kok bikin kzl.

Kalau menurut perhitungan kalkulator saya yang canggih dan mahal itu, setidaknya butuh dana triliunan rupiah untuk masyarakat di daerah terdampak asap hari ini.

Sebab, hanya ada tujuh daerah yang diprediksi bebas dari dampak asap. Berarti dari luas nusantara yang 5,18 juta km2 – dimana 2 juta km2 di antaranya daratan – nyaris seluruhnya terkena dampak asap.

Sementara rakyat berjibaku dengan keadaan, berkelahi dengan kenyataan sesak nafas dan tetap harus mencari nafkah, pemerintah pusat dan daerah seperti ‘kurang berdaya’ dan terus mengeluh kurang dana.

Padahal, banyak sekali dana tersimpan dan tidak dimanfaatkan maksimal. Dana itu ada di BPD dan BPR milik pemda. Sudah marak dalam berbagai berita, ada Rp 273 triliun dana mengendap milik daerah tersimpan di BPD dan BPR milik pemda. Sayang sekali tak pernah dibuka, daerah mana saja ini?

Mengapa celengan rakyat ini tidak dipecah saja. Untuk apa? Untuk dana taktis evakuasi, fasilitas kesehatan, membeli water bombing plane, serta menggratiskan biaya hidup, kesehatan, dan pengeluaran-pengeluaran masyarakat yang menghadapi bahaya di daerah-daerah yang terkena dampak asap sangat parah.

Dana pemda di bank daerah terus meningkat dari Rp 135 triliun pada 2011 dan melesat menjadi 2 kali lipat hanya dalam waktu empat tahun.

Luar biasa cepatnya peningkatan penghimpunan dana pemda di BPD ini. Selain di BPD, daerah juga menyimpan dananya di BPR dan BKK (Bank Kredit Kecamatan) yang juga dimiliki oleh pemda.

Data yang baru keluar dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) pekan lalu memperlihatkan bahwa total aset seluruh BPD se-Indonesia per Juni 2015 mencapai Rp 547 triliun.

Total dana masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) yang dihimpun mencapai Rp 360 triliun. Saya sungguh terkejut dengan angka ini. Jika ada Rp 273 triliun dana mengendap di BPD dan total DPK BPD adalah Rp 360 triliun, berarti 75,8% dari total dana BPD adalah dana pemda. Dana itu yang seharusnya digunakan untuk keadaan mendesak seperti saat ini. Iya, saat rakyat sesak nafas karena asap.

Jika dana pemda di BPD dicairkan untuk kepentingan masyarakat sebesar 5% sampai 10% – dimana sesungguhnya ini adalah fungsi anggaran pemda – akan diperoleh dana sebesar Rp 13,6-27,3 triliun. Sebuah dana yang sangat besar untuk melawan asap.

 

Sayangnya seperti tidak ada upaya serius pemda-pemda di Indonesia untuk melakukan hal ini. Padahal, sejatinya, uang tersebut adalah milik rakyat. Celengan rakyat. Apakah celengan itu dibiarkan saja menjadi peninggalan bersejarah seperti celengan babi pada era Kerajaan Majapahit?

Tapi memang, dengan kondisi BPD yang sedemikian tergantungnya dengan uang mengendap dari pemda, menarik dana besar akan menjadi problematika yang cukup rumit.

Alasan akan dicari-cari agar uang tidak keluar. Semisal bank akan kolaps karena ada penarikan dana besar-besaran, bank sulit mencairkan karena uang sudah berubah menjadi kredit jangka menengah, atau bank akan terbebani biaya interbank loan yang sangat besar jika uang pemda dicairkan mendadak.

Belum lagi alasan lain seperti kerugian. Kalau BPD rugi, yang rugi pemda sendiri, karena BPD dimiliki pemda. Selain itu, banyak pemda takut menggunakan dananya, karena berpotensi tersangkut korupsi atau diperiksa BPK.

Dinikmati Siapa?

Ada ribuan alasan yang tiba-tiba demikian pentingnya hingga uang di BPD tidak bisa ditarik. Luar biasa bukan kuasa bankir dan pemerintah daerah di Indonesia? Demi rente, nasib rakyat yang sedang sesak nafas dinomorduakan. Sick!

Silakan hitung rente Rp 273 triliun tersebut per tahun dengan bunga penjaminan LPS. Berapa triliun yang diperoleh? Belum termasuk dugaan-dugaan permainan kotor tambahan bunga untuk arranger dana mengendap dan fasilitas-fasilitas lain yang diperoleh, karena menyimpan dana yang sedemikian besar. Dana sedemikian besar entah dinikmati siapa?

Saya mencoba mencari tahu daerah-daerah mana saja yang menyimpan dana di BPD lebih rinci. Tapi tak menemukannya. Sepertinya pemerintah perlu membuka daerah-daerah mana saja yang mengendapkan dananya di BPD dan ongkang ongkang kaki menikmati rente ketika rakyatnya kesusahan.

Tinggal nanti memasang wajah memelas dan tak bersalah di televisi, lalu bilang, “Daerah kesulitan dana dan sumber daya menghadapi asap. Pemerintah pusat harus turun tangan.”

Kalau data dana pemda dibuka, rakyat akan terbuka matanya bahwa ada anggaran yang demikian besar untuk kepentingannya, tapi mengendap di bank. Rakyat berhak tahu dan berhak menuntut.

Alhasil, karena celengan ini tidak bisa dipecah untuk kepentingan rakyat – banyak juga yang tidak tahu – penanganan masyarakat terkait asap banyak dilakukan sesama anak bangsa dengan aksi-aksi spontan.

Yang lebih menyakitkan, justru bantuan dari konglomerat perkebunan – pihak yang kerap dituding sebagai penyebab kebakaran secara masif – dipublikasikan secara heroik.

Sebuah konglomerasi besar yang memiliki jutaan HTI dan ratusan ribu lahan sawit menyewa pesawat untuk melakukan water bombing. Pikiran konyol saya, pemerintah dan pemda akan ucapkan terima kasih atas upaya swasta ini.

Sebagai balas jasa, urusan hukum terkait dugaan pembakaran hutan akan diperingan dan konsesi lahannya akan ditambah. Lalu untuk membuka lahan konsesi baru, akan terjadi lagi kebakaran-kebakaran lanjutan di masa depan. Duh, nyinyir saja saya ini.

Foto: dunndillcpa.com