Adil Sejak dalam Pikiran kok Susah, Katanya Terpelajar

Adil Sejak dalam Pikiran kok Susah, Katanya Terpelajar

Ilustrasi (wikihow.com)

Saat peringatan Hari Asyura di Bandung, jemaah Syiah dikepung oleh kelompok intoleran. Sebagian dari kita mengkritik kepolisian untuk tidak diam dan membiarkan pengepungan itu.

Saat eskalasi pengepungan naik jadi ancaman, kita meminta polisi untuk menyelamatkan orang-orang Syiah yang dikepung itu.

Kita tidak sedang menjilat ludah sendiri. Kita mengkritik kinerja polisi yang terkesan diam terhadap intoleransi dan kita juga minta polisi bertindak tegas melindungi hak warga negara beragama. Kalau ini kemudian disebut sebagai kiri cebok atau kiri apapun ya terserah.

Polisi boleh dikritik, jika mereka melakukan pembiaran terhadap tindakan intoleransi. Tapi mereka juga harus tetap menolong para pengkritik, jika hak mereka sebagai warga negara diancam.

Orang yang berpikir bahwa mereka yang mengkritik kinerja polisi tak berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari polisi, mungkin tak paham hak manusia sebagai warga negara.

Sebagai warga negara, saya tak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya tak boleh mengancam keselamatan orang lain hanya karena dia berbeda pendapat.

Saya juga tak boleh melakukan kekerasan, merebut hak orang lain, atau pada titik ekstrem membunuh mereka yang berseberangan dengan saya. Jika ini dilakukan, saya harus menerima untuk dihukum sesuai peraturan yang ada.

Sebagai warga negara, saya harus mengikuti hukum dan undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan itu, negara wajib melindungi hak dasar saya sebagai warga negara.

Saya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat menjalankan keyakinan agama, berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa diteror oleh orang lain.

Sebagai orang yang membayar pajak dan taat pada aturan, saya juga berhak melakukan protes dan komplain apabila hak saya tadi diancam oleh orang lain.

Pemerintah hadir sebagai wasit yang menjaga kontrak sosial bersama. Bahwa setiap warga negara mesti ikut aturan main yang disepakati. Dimensi kesepakatan ini luas dan tak bisa hanya didikte oleh satu kelompok saja.

Mereka yang memilih jadi oposisi pemerintah, selama ia masih ikut aturan main tadi, berhak untuk dilindungi, dijamin, dan dihormati haknya sebagai warga negara. Ini berlaku kepada mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah atau pola kerja polisi.

Kita kerap diajarkan kalau mengkritik artinya tidak suka. Akhirnya muncul pola pikir bahwa mengkritik tak berhak menikmati layanan dari yang dikritik. Seolah, hanya karena kita mengkritik kinerja kepolisian, kita tak boleh mendapatkan hak untuk dilindungi.

Nalar serupa sama berbahayanya dengan berkata, “Kamu kan sukanya mengkritik Presiden Jokowi, ya kamu jangan pake jalan tol yang ia bangun, kamu jangan menikmati program amnesti pajak yang dibuat dia.”

Lho, sebagai warga negara yang membayar pajak dan besumpah setia pada NKRI, kenapa saya tak boleh menikmati itu semua?

Atau, karena mengkritik penggunaan militer dan menolak penggusuran paksa, kita tak boleh menggunakan ruang publik yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta?

“Kamu kan menolak penggusuran Bukit Duri, kalau lewat sana harus tutup mata. Kamu kan mengkritik kinerja gubenur DKI, kamu gak boleh menikmati layanan satu atap. Apa kamu gak malu, mengkritik tapi menikmati hasil kerja orang yang kamu kritik?”

Mengkritik seolah sama dengan bersedia hidupnya dibikin susah dengan tak boleh menikmati segala produk layanan yang dikritik. Betapa mengerikannya kalau logika ini dijalankan.

Orang-orang Palestina yang dijajah Israel tak boleh menikmati layanan rumah sakit, sekolah, dan transportasi publik yang dibangun oleh Israel. Sesederhana karena mereka menjajah Palestina, maka segala yang dibuat oleh Israel tak boleh dinikmati.

Apakah komitmen untuk mendukung Presiden Jokowi satu paket dengan mendiamkan seluruh dugaan pelanggaran hak asasi yang terjadi?

Apakah sikap mengkritik polisi harus sepaket dengan konsekuensi tak boleh dilindungi oleh mereka jika terjadi kejahatan?

Nalar macam apa yang dibangun dari bangunan logika macam ini? Mereka yang mengkritik tidak boleh menikmati fasilitas yang dibangun oleh mereka yang dikritik?

Kita semestinya percaya bahwa demokrasi memberi ruang pada manusia dewasa untuk bertanggung jawab dalam bertukar pendapat. Berdebat dan mempertahankan sikap. Maka yang penting adalah membaca apa yang tak terucap dalam setiap pemilihan kubu.

Setiap sikap, pendapat, dan dukungan merupakan bentuk gambaran ideologi. Dan, ideologi tak pernah netral. Kritik yang lahir dari sikap ideologi memposisikan diri sebagai korban dari sistem yang lebih besar.

Pemerintah wajib melayani setiap warga negara terlepas apapun ideologi, agama, identitas rasial, dan pilihan politiknya. Setiap kritik dan protes yang ada selama ia tak melanggar hukum semestinya diakomodasi.

Ini mengapa ada imparsialitas, pemerintah semestinya melayani siapapun tanpa terkecuali, melindungi siapapun tanpa terkecuali, dan menjamin keamanan siapapun tanpa terkecuali.

Saya kira itu pentingnya demokrasi.

Orang bisa berkomentar setolol apapun dan berpikir sejahat apapun, selama ia tak menyerukan kebencian terbuka, ajakan melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kejahatan. Orang-orang dengan privilege dan tak pernah merasakan teror atas keyakinannya juga bebas berkomentar apapun.

Adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan, kok susah? Katanya terpelajar.