3 Alasan Mengapa Impor Jeroan Harus Ditolak

3 Alasan Mengapa Impor Jeroan Harus Ditolak

maxmanroe.com

Ini berita mengejutkan. Keran impor jeroan kembali dibuka secara luas oleh Menteri Pertanian. Alasannya karena disparitas harga yang tinggi dan beban berat pengeluaran masyarakat. Sebelumnya, negeri kita yang katanya berpotensi jadi salah satu lumbung pangan dunia ini pernah membuka luas impor jeroan hingga ditutup kerannya pada 2013.

Harga daging yang masih sulit turun dari rata-rata Rp 130-140 ribu/kg ternyata juga dialami harga jeroan, walau info yang beredar simpang siur. Ada yang bilang harga jeroan kini sekitar Rp 40-80 ribu/kg.

Sementara di luar negeri, jeroan ini masuk kategori scrap (semacam barang murah), yang harganya hanya US$ 1/kg atau sekitar Rp 13 ribu. Tidak seberapa bagi orang yang isi dompetnya dolar semua, seperti saya. (gosah nyinyir)

Alasan ‘kasihan rakyat’ harus beli mahal inilah yang membuat pemerintah mau repot-repot membuka keran impor jeroan. Demi rakyat. Warbyasak murah hatinya rezim ini.

Angka terakhir yang saya dapat, RI pernah mengimpor jeroan dari Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara lain pada 2012. Jumlahnya lebih dari 6.000 ton. Bahkan saya menemukan berita tahun 2013 bahwa 20% impor daging pada 2012 bentuknya adalah jeroan.

Tak ada data jelas berapa persen total konsumsi jeroan Indonesia per tahun dan berapa persen yang dicukupi impor? Yang jelas, alasan ditutupnya keran impor jeroan pada 2013 karena adanya kepastian pasokan di dalam negeri.

Berita yang saya baca dua hari terakhir, sayang sumber data kutipan tak dicantumkan di berita tersebut, Indonesia adalah negara konsumen jeroan terbesar di dunia! Entah benar atau tidak. Namun, dengan melihat banyaknya warung Soto Betawi, angkringan yang jualan bermacam sate jeroan, soto daging Madura, jeroan masak santan di restoran Padang, rasanya Indonesia sebagai konsumen jeroan yang besar sangat mungkin sebuah kenyataan.

Layak kah Indonesia impor jeroan? Saya coba mengulasnya dengan logika yang saya miliki. Biasanya saya dibayar mahal untuk melakukan analisis seperti ini. Tapi demi rakyat dan harkat martabat bangsa, biarlah kali ini saya melakukannya dengan gratis.

jeroan sapi (beritagar.id)
jeroan sapi (beritagar.id)

Pada dasarnya, saya menolak impor jeroan.

1. Jeroan bukan pengganti daging

Harga daging sapi yang mahal bukanlah alasan menjadikan jeroan sebagai substitusi. Walau memang mengandung protein, jeroan juga berpotensi mengundang berbagai penyakit. Dan, rasanya sungguh aneh mengkampanyekan makan jeroan di dalam negeri sebagai bentuk pengganti daging. Apakah negara tengah menjadi marketer obat asam urat dan kolesterol?

Saya benar-benar tak habis pikir, jika sampai ada kampanye “Stop makan daging yang mahal, mari kita ganyang jeroan!” Setahun berlalu, BPJS kesehatan bakal kerepotan mengalami banjir reimburse rakyat yang sakit.

2. Disparitas harga bukan alasan

Harga jeroan dalam negeri mahal menjadi alasan pemerintah untuk membuka keran impor. Memang harga jeroan dalam negeri lebih mahal. Tapi nilai tambah yang diperoleh dari mengolah jeroan menjadi makanan juga cukup lumayan. Dan ini, hanya ada di NKRI.

Cobalah makan Soto Betawi yang sangat terkenal di Pondok Pinang, Jakarta. Sepiring besar Soto Betawi campur. Harganya bisa Rp 70 ribu/porsi. Berapa gram jeroan yang ada di piring? Tak lebih dari 300 gram sebelum dimasak.

Kalau harga jeroan paling mahal Rp 80 ribu/kg, maka biaya jeroan per piring sekitar Rp 26 ribu. Coba juga makan limpa atau gulai otak di restoran Padang. Berapa per porsi? Mungkin bisa Rp 20-25 ribu. Per kg hati atau limpa sapi bisa jadi 15 potong.

Memang harga di dalam negeri mahal. Wajar, karena diolah menjadi produk bernilai tambah yang juga besar. Pemerintah pasti punya hitungan sendiri. Apalah hitungan saya ini. Cuma coret-oretan orang bodoh yang kebetulan kaya raya.

3. Jeroan jadi pendapatan peternak dalam negeri

Bersaing produksi daging skala besar, Indonesia hampir pasti kalah. Kalah skala kandang dan ternak, kalah produksi rumput, hijauan dan pakan protein, kalah distribusi berikut logistik, berikutnya kalah teknologi. Diadu sedemikian rupa membuat Indonesia seperti petinju kelas terbang diadu dengan kelas berat. Ambyar.

Jeroan beda dengan daging. Karena ada pasarnya dalam bentuk kuliner, peternak memperoleh pendapatan juga dari jeroan. Dan cukup besar dibandingkan pendapatan jeroan peternak luar negeri. Walau mungkin jumlahnya relatif kecil, tapi lumayan.

Bayangkan arus kas peternak dalam negeri yang akan tergerus karena jeroan impor. Katakanlah Indonesia impor 7.000-8.000 ton, meningkat dibanding 2012 yang sebanyak 6.000 ton. Harga dasar yang diterima peternak taruhlah Rp 30 ribu/kg. Maka, peternak akan kehilangan potensi pendapatan Rp 210-240 miliar dalam setahun.

Berapa potensi pendapatan importir? Katakanlah harganya Rp 20 ribu/kg. Biaya beli Rp 13 ribu/kg. Total pendapatan Rp 140-160 miliar. Untung Rp 49-56 miliar, sebelum dikurangi biaya-biaya logistik.

Bagaimana jika importir ternyata juga menguasai jalur distribusi ke ritel modern dan pasar basah? Margin akan bertambah. Katakanlah harga ritel sampai konsumen naik Rp 5-10 ribu, berarti ada tambahan Rp 35-40 miliar lagi yang akan dibagi dengan para distributor.

Itu kalau harganya naik Rp 5-10 ribu. Bagaimana kalau harganya ternyata tidak jauh dari harga tertinggi Rp 80 ribu/kg? Entah berapa miliar lagi margin yang diperoleh dari rantai importir hingga ritel. Ada yang bersorak, sementara peternak dalam negeri ngowoh.

Saya sampai sekarang tak mendapat justifikasi yang masuk akal dari impor jeroan ini. Jika targetnya adalah penurunan harga daging, mengapa impor daging tidak ditambah?

Jika targetnya pemenuhan protein dalam negeri, mengapa tidak mengatur pembelian kedelai dengan kontrak jangka panjang agar harganya relatif lebih murah demi kebahagiaan belasan ribu usaha pengrajin tahu-tempe?

Mengapa tidak menjaga pasokan jagung jangka panjang dan stabil, serta tetap mampu menjaga keuntungan petani jagung agar peternak unggas pedaging dan telur bisa lebih efisien?

Ah, saya kebanyakan nanya.